Sistem pembayaran, yang didefinisikan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 1999, merupakan fondasi utama dalam aktivitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, menerapkan kebijakan moneter, dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
Perkembangan teknologi telah mempengaruhi evolusi sistem pembayaran. Dahulu, sistem pembayaran tunai melalui uang kertas dan logam mendominasi. Namun, kemajuan teknologi telah mendorong pergeseran paradigma menuju sistem pembayaran non-tunai.
Sistem pembayaran tunai, yang melibatkan uang kertas dan logam, terutama berperan di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan. Mata uang Rupiah, baik dalam bentuk koin maupun kertas, memfasilitasi transaksi dalam berbagai skala.
Sementara itu, sistem pembayaran non-tunai mencakup alat-alat pembayaran seperti cek, giro, dan kartu baik berbasis kertas maupun elektronik. Teknologi informasi dan kebijakan bank sentral telah mendorong pertumbuhan sistem ini, yang terbagi menjadi instrumen berbasis warkat, kartu, dan elektronik.
Instrumen berbasis warkat melibatkan dokumen bank seperti cek, bilyet giro, nota kredit, nota debit, dan wesel, yang digunakan dalam praktik perbankan. Instrumen berbasis kartu mencakup kartu telepon prabayar, ATM, debit, dan kredit. Sedangkan instrumen berbasis elektronik meliputi internet banking, mobile banking, dan uang elektronik.
Inflasi, sebagai peningkatan harga umum, memiliki keterkaitan dengan transaksi non-tunai. Teori kuantitas uang Fisher menunjukkan bahwa inflasi sebanding dengan perubahan jumlah uang beredar, yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan transaksi non-tunai.
Suku bunga juga mempengaruhi transaksi non-tunai. Teori Loanable Funds dan Liquidity Preference menjelaskan bahwa perubahan transaksi non-tunai dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk pinjaman, yang kemudian mempengaruhi suku bunga.
Penggunaan transaksi non-tunai juga dapat berdampak pada jumlah uang beredar. Meskipun pentingnya uang tunai masih tinggi karena rendahnya inklusi keuangan, transaksi non-tunai dapat mengurangi peran uang tunai dan meningkatkan perputaran uang.
Transformasi sistem pembayaran ke transaksi non-tunai dapat memberikan manfaat ekonomi signifikan. Namun, ada tantangan seperti adopsi yang lambat dan inklusi keuangan yang belum merata.
Sebagai kesimpulan, sistem pembayaran adalah penopang aktivitas ekonomi, dan transformasi ke transaksi non-tunai menawarkan peluang dan tantangan. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam merespons perubahan ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara transaksi non-tunai, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar, Indonesia dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengubah cara kita memandang dan mengelola sistem pembayaran untuk masa depan yang lebih efisien dan inklusif.
